KabarDesa.com, Lahat – Tanggung jawab sebagai pucuk pemerintahan di desa tentu menjadi beban dan tantangan bagi kepala desa. Hal yang sama juga dirasakan oleh Efnawan sang Kepala Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat.
Dia terus berupaya memberikan yang terbaik bagi desa dan warganya selama masa kepimpinan dan jabatan yang dipercayakan kepadanya. Untuk tahun 2016, dia menargetkan untuk menuntaskan pekerjaan rumah pembangunan sarana desa yang masih minim.
Jalan setapak dan saluran pembuangan air limbah menjadi target yang akan digarap pada tahun ke 2 pemanfaatan Dana Desa. Saat ditemui disela – sela kegiatan monitoring realisasi Dana Desa oleh pihak kecamatan, dia menuturkan, bahwa dua hal ini menjadi pemikirannya selama beberap waktu terakhir ini.
Dulu dia sering kali kesulitan untuk mencarikan solusi situasi desa yang belum rapi dan tertata, tapi kini sejak bergulirnya Dana Desa, pembiayaan yang selama ini dikeluhkan mulai dapat teratasi.
“Tahun ini ada 2 kegiatan pokok yang harus di tuntaskan, yaitu jalan setapak dan SPAL. Karena sejak dulu ini yang menjadi kendala di desa kita ini. Hanya setelah dimulainya pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah ke desa semuanya terasa lebih menyenangkan.
Secara penampilan suasana desa terasa lebih rapi, selain itu, dalam kegiatan pembangunan saya tetap mengedepankan partisipasi masyarakat desa, baik itu dalam proses persiapan hingga pelaksanaanya,” jelas Efnawan, Rabu (2/11).
Lebih lanjut dia menerangkan, untuk jalan setapak panjang yang dibangun dari Dana Desa adalah 420 meter dengan lebar 1,20 meter, sedangkan untuk SPAL 408 meter diameter 30 x40 cm dengan tambahan 2 unit pladuiker.
Saat ditanya tentang bagaimana pola pemberdayaan yang diterapkan dalam kegiatan ini, Efnawan menjelaskan bahwa pola pemberdayaan adalah menyertakan partisipasi masyarakat di desa mereka.
“Seluruh warga saya berdayaan untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan ini, hanya untuk pekerjaannnya disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan mereka, bahkan untuk ibu – ibunya kami berdaya mereka untuk dipekerjakan sebagai tenaga harian lepas.
Dengan pertimbangan, mereka hanya diperkerjakan untuk hal – hal memang bisa atau dapat dikerjakan oleh perempuan, misalnya mengumpulkan dan mengangkut material ke lokasi pekerjaan dengan alat batu gerobak sorong,” ujarnya.
Hal ini sesuai dengan kondisi lokasi materian yang berada di jalan utama desa, sementara pekerjaan berada di bagian sisi luar yang melalui bagian tengah desa. Dengan cara berkelompok mereka bersama – sama mengangkutnya ke lokasi dimana pekerjaan pembangunan dilakukan.
“Untuk upah kami memang menerapkan upah standar proyek yang telah diatur oleh ketentuan yang ada, sembari berpartisipasi warga juga memperoleh upah untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini juga sebagai kegiatan bila kami tidak mengejakan lahan garapan milik masing – masing.
Kalau semuanya telah dikerjakan oleh kami sendiri, mestinya jangan salahkan lagi sistem yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan dengan pembanguan berpola pemberdayaan seperti ini memang bukan hal baru bagi kami,” terang salah satu warga yang enggan di sebutkan namanya. (Agum)
